Kontribusi Berita dan Konten

Anda dapat mengirimkan konten ataupun berita yang ingin anda tayangkan di situs PPHP. Berita ataupun konten yang anda kirimkan akan kami periksa terlebih dahulu sebelum ditayangkan. Silahkan login melalui form di bawah ini atau registrasi jika belum menjadi anggota dengan mengisi data anda dengan lengkap. Pastikan kotak isian yang bertanda (*) terisi dengan benar. Dengan mengirimkan berita/content kepada PPHP berarti anda sudah membaca dan menyetujui persetujuan untuk menjadi kontributor.


belum menjadi anggota? daftar disini
×

Registrasi User

Silahkan isi form di bawah ini dengan mengisi data anda dengan lengkap. Pastikan kotak isian yang bertanda (*) terisi dengan benar. Dengan mengirimkan berita/content kepada PPHP berarti anda sudah membaca dan menyetujui persetujuan untuk menjadi kontributor.

×

Aturan persetujuan pengiriman konten

Pengunjung yang terhormat, Pengiriman berita/konten ke situs PPHP diharapkan dan diharuskan memenuhi persetujuan yang ada seperti dibawah ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga untuk menjaga keakuratan data yang nantinya akan tersimpan di situs ini. Adapun beberapa point yang harus diperhatikan antara lain:

Saya setuju, lanjutkan ke pendaftaran atau login

×
Home  » Informasi » Informasi Umum

PERKEMBANGAN KERJASAMA INDONESIA

I. ASEAN-Australia New Zealand FTA (AANZ FTA)

Negosiasi ASEAN-Australia & New Zealand FTA, merupakan negosiasi yang bersifat “single undertaking” dimana pembahasan negosiasi dilaksanakan secara paralel untuk berbagai perundingan, yakni negosiasi Trade in Goods (TIG), meliputi modalitas penurunan dan penghapusan tarif; Rules of Origin (ROO), Custom Procedures, Technical Barrier to Trade (TBT) dan Sanitary and Phyto-Sanitary (SPS); selain itu dilakukan pula negosiasi elemen-elemen lainnya, yakni Services; Investment; Economic Cooperation; dan Isu-isu lain seperti Intellectual Property, Competition Policy, S&D Treatment, dan Capacity Building.

A. Negosiasi Modalitas Tariff Perdagangan Barang:

- Australia dan New Zealand bersedia memberikan 100% tarif eliminasi bagi produk pertanian-nya asalkan Indonesia dapat memberikan 96% eliminasi tarif impor produk pertaniannya. ASEAN 6 termasuk Indonesia dan Filipina tetap mempertahankan cakupan produk yang akan dihapuskan tarifnya (masuk Normal Track/NT) sebesar 90% dengan target dihapus per 2013. Indonesia dan Filipina tetap mengajukan fleksibilitas 5% untuk dapat dihapuskan hingga 2015. ANZ belum dapat menerima posisi ASEAN tersebut.

- Untuk produk yang masuk golongan sensitif track 1 (ST-1), Indonesia dan Filipina hanya bersedia dengan tarif final (end rate) 0-5% 2020. Sedangkan 4 negara ASEAN lainnya (Brunei, Malaysia, Singapura dan Thailand) bersedia mengeliminasi hingga tahun 2020.

B. Posisi produk pertanian Indonesia yang masuk golongan Sensitif :

- New Zealand menghendaki Indonesia membuka 12 pos tarif produk daging, susu dan kentang olahan dengan waktu eliminasi tahun 2017 dan 2020. Posisi Indonesia terhadap 12 pos tarif tersebut dimasukkan pada kategori SL dan EL.

- Pada bulan Agustus 2008 disepakati pembukaan 12 pos tariff produk daging, susu dan kentang olahan Indonesia sesuai permintaan New Zealand, dengan syarat NZ dapat memberikan kompensasi yaitu memberikan bantuan teknis dengan fokus pengembangan dan investasi bidang beef dan dairy industry di Indonesia.

- Draft MoU kerjasama bidang pertanian yang ditawarkan NZ dinilai berbeda sekali dengan yang diharapkan Indonesia dan tidak sepadan dengan pengorbanan Indonesia untuk membuka 12 pos tarif produk pertanian diatas. NZ hanya menawarkan beasiswa program S3 10 orang dan training jangka pendek, bantuan biaya sebesar 150,000 dollar NZ untuk capacity building dan 2 juta dollar NZ melalui NZAID untuk bantuan program pengembangan masyarakat pedesaan di wilayah Timur Indonesia. New Zealand juga menyatakan akan mempercepat penghapusan tariff bea masuk beberapa produk pertanian olahan yang diminta Indonesia, serta membuka akses tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di New Zealand.

- Counter proposal MoU dari Indonesia mengajukan bantuan teknis untuk industri sapi perah di 5 propinsi di Indonesia (importasi frozen cement /mani beku) sapi perah minimal 50.000 unit, sebagai pengganti pembelian importasi bibit sapi; pembangunan pabrik pakan ternak untuk sapi perah di sentra utama peternakan sapi perah; pengembangan sapi perah rakyat dalam rangka menunjang peningkatan gizi masyarakat pedesaan; pelatihan bagi teknisi, program peningkatan kualitas susu sapi perah rakyat). Hingga saat ini belum ada respon resmi dari pihak New Zealand terhadap Counter proposal Indonesia tersebut

- Perjanjian perdagangan barang (Trade in Goods Agreement) ASEAN – Australia - New Zealand FTA (AANZFTA) telah ditandatangani Menteri Perdagangan ASEAN dan ANZ. Beberapa pending matters khususnya terkait dengan transposisi HS 2002 ke HS 2007 terhadap offer list kedua belah pihak, ditargetkan dapat diselesaikan menjelang akhir tahun 2009. Untuk itu AANZ-FTA ditargetkan sudah dapat efektif diberlakukan pada 1 Januari 2010.


II. Kerjasama Bilateral Indonesia – Australia Free Trade Agreement

1. Pada bulan Juli 2007, Indonesia dan Australia setuju untuk melakukan Joint Feasibility Study Kerjasama Perdagangan Bilateral indonesia – Australia Free Trade Agreement (FTA)
2. Saat ini Joint Feasibility Study Indonesia Australia FTA telah selesai dilakukan
3. Hasilnya: kerjasama perdagangan bilateral ini akan menguntungkan kedua belah pihak
4. Dari hasil Joint Feasibility study, diperoleh data bahwa: hampir semua TBM Australia sudah 0%.
5. Bahkan Australia sudah mempunyai Schedule Tariff Commitment 2009 – 2010 dimana semua TBM sudah 0%.
6. Hal ini membuat posisi Indonesia menjadi defensive. Tidak ada lagi request kepada Australia agar menurunkan TBMnya.
7. Jadi posisi Indonesia adalah melakukan offer kepada Australia, pos tarif mana saja yang masuk ke dalam “Normal Track”, “Sensitive Track” dan “Exclusion List”
8. Indonesia mengajukan offer sebanyak 1129 pos tarif yang terbagi dalam:
a. Sebanyak 891 pos tarif masuk ke dalam kategori “Normal Track”
b. Sebanyak 234 pos tarif masuk ke dalam kategori “Sensitive Track” (Sensitive List & High Sensitive List)
c. Sebanyak 4 pos tarif masuk ke dalam kategori “Exclusion List”
9. Karena hampr 100% TBM Australia sudah 0% maka sudah bisa dipastikan Australia akan menerapkan NTB yang sangat ketat.
10. Bahkan hingga saat ini pun, pada dasarnya Australia telah menerapkan NTB
11. Yang perlu kita perjuangkan sekarang adalah pembukaan Non Tariff Barrier (NTB) untuk produk-produk pertanian Indonesia khususnya buah-buahan


III. WGAFFC

1. Sidang Working Group on Agriculture, Food and Forestry Cooperation (WGAFFC) ke-14 Indonesia - Australia telah dilaksanakan tanggal 25 – 28 Agustus 2008 di Surakarta, Jawa Tengah. Sidang dibuka oleh Kepala Badan Koordinasi dan Pengembangan Wilayah II yang mewakili Gubernur Jawa Tengah, diikuti sekitar 160 peserta yang terdiri dari 33 orang delegasi Australia, 20 orang dari daerah (Propinsi Jawa Tengah dan Pemkot Surakarta), 70 orang delegasi dari pusat dan 37 orang dari sektor swasta bidang peternakan dan hortikultura.
2. Selama sidang selain acara kunjungan lapangan ke lokasi Jamu Air Mancur, benih hortikultura dan Kampung Batik, disamping itu diselenggarakan pameran kecil diikuti oleh swasta bidang benih hortikultura, pupuk pelengkap, handicraft, batik, kehutanan, bio-ethanol, dan makanan/jajanan khas Solo.
3. Selama pertemuan Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Co Chair WGAFFC Indonesia dan Delegasi Australia dipimpin oleh Dr. Paul Morris, Executive Manager, Technical Market Access, Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF).
4. Sesuai dengan pertemuan-pertemuan WGAFFC sebelumnya pertemuan dibagi dalam beberapa Task Force / Dialogue yaitu Dialogue on Quarantine, Task Force on Livestock and Animal Products, Task Force on Crops and Plant Product yang bergabung dengan Task Force on Agribusiness Support System, serta Task Force on Forestry. Dari hasil pertemuan tersebut antara lain disepakati beberapa hal sebagai berikut :

a. Diusulkan perlunya penetapan Task Force on Agribusiness Investment dan dari Indonesia akan dipimpin oleh pejabat dari Departemen Pertanian dan berada dibawah WGAFFC agar secara khusus mempromosikan dan meningkatkan investasi dan kerjasama disektor pertanian. Task Force ini akan melakukan identifikasi bidang-bidang yang berpeluang untuk investasi agribisnis, promosi program investasi agribisnis antara Indonesia-Australia termasuk pengembangan investasi dalam pengembangan produk daging dan susu. Task Force ini disetujui akan mengadakan pertemuan pertama sebelum pertemuan Australia-Indonesia Ministerial Forum (AIMF). Sebagai informasi pertemuan AIMF diundur menjadi 2-3 Desember 2008 di Canberra.

b. Dialogue on Quarantine, akan menindaklanjuti kerjasama pengembangan perlakuan fumigasi selain menggunakan metal bromide dengan metilen oksida dan perlakuan pemanasan. Standard yang dikembangkan bersama kedua negara akan dijadikan pilot project untuk pemberlakuan di negara ASEAN lainnya. Australia menyetujui untuk mempertimbangkan proposal capacity building untuk pengembangan fumigasi dan diagnose dan manajemen laboratorium.

c. Task Force on Livestock and Animal Products, akan menindaklanjuti kegiatan klarifikasi status penyakit hendra virus pada kuda melalui pengkajian langsung di Australia, Australia memerlukan penjelasan pihak Indonesia lebih lanjut terkait dengan pembatasan impor jeroan, terhadap latar belakang pembatasan tersebut. Sementara untuk permintaan Australia tentang masa expire date untuk daging beku sampai 24 bulan, Indonesia tetap bertahan untuk 6 bulan dengan pertimbangan kondisi pasar tradisional di Indonesia yang tidak mendukung bertahannya daging beku tersebut sampai 24 bulan. Australia telah membantu Indonesia dalam Capacity Building through Management and Technical Training – UPT Project dengan dana sebesar $ 300,000.

d. Task Force on Crops, Plant product and Agribusiness Support System, akan dikembangkan kerjasama penguatan tanaman hias berorientasi ekspor melalui program peningkatan kompetisi pasar internasional. Beberapa proposal yang diajukan Indonesia :
(1.) Project to increase Safe, Quality Vegetable Supply Chains in Indonesia
(2.) Developing the cotton industry (Bali/NTB, NTT, South SUlawesi)
(3.) On Farm/Field Observation on Cocoa Plant Resistance Against Major Pest and Disease
(4.) Embung-based Water Management in Supporting Small Scale Agribusiness in Raifed Area of West Nusa Tenggara
(5.) Study for Wholesale Market Management in Australia
(6.) Development of Tuber Crops for Bio-ethanol in Indonesia
e. Task Force on Forestry, akan mengembangkan kerjasama terkait dengan konservasi kehutanan. Australia akan membantu pengembangan tersebut dengan melibatkan Working Group on the Environment and Approach Department of the Environtment, Water, Haritage and the Arts (DEWHA) dan beberapa isu lain termasuk pengelolaan terhadap kebakaran hutan.

5. Seharusnya Sidang WGAFFC ke 15 dilaksanakan di Darwin Australia namun mengalami deadlock dikarenakan belum adanya perkembangan seperti yang diharapkan terutama pada pengajuan proposal dari Indonesia mengenai beef and dairy yang sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan dari pihak Australia.


IV. Perkembangan Kerjasama Indonesia – New Zealand

Pertemuan TIF telah dilaksanakan pada tanggal 10 – 14 Juli 2008 di Selandia Baru . Dalam forum TIF, issue yang dibahas adalah:
1. Keinginan New Zealand agar Indonesia dapat membebaskan TBM untuk produk daging dan susu sampai saat ini masih dalam proses negosiasi, mengingat Indonesia belum sepakat dalam hal ini.
2. Departemen Pertanian menginformasikan bahwa impor daging dan susu dari New Zealand tidak bermasalah mengingat status penyakit hewan negara tsb sama dengan Australia
3. Capacity building yang diusulkan adalah untuk pengembangan sapi potong dan sapi perah


V. Perkembangan Kerjasama Bilateral Indonesia – Papua New Guinea

1. Quarantine Issues
a. Perkembangan kerjasama Indoensia – PNG di bawah MoU on Collaborative Plant and Animal Health and Quarantine Activities yang telah ditandatanganipada tanggal 29 Oktober 2003
b. Perpanjangan MoU on Collaborative Plant and Animal Health and Quarantine Activities telah berakhir pada tahun 2008
c. Perkembangan kerjsama di bawah Working Group on Agriculture, Quarantine, Marine & Fisheries sesuai hasil pertemuan Sidang Komisi Bersama RI-PNG ke 1 tanggal 4 – 6 Juni 2003 di Port Moresby
d. Informasi mengenai peremian pembukaan lintas batas Skouw Wutung

2. Estate Crops Issues
Posisi terakhir mengenai penghentian impor bibit kelapa sawit dari PNG karena adanya penyakit lethal yellowing pada bibit kelapa sawit

3. Market Access Issues
Produk-produk pertanian unggulan Indonesia yaitu produk perkebunan yang memiliki peluang untuk diekspor ke PNG

4. Other Issues
Program pelatihan dalam kerangka Kerjasama Teknis Negara Berkembang (KTNB) yang bhisa ditawarkan ke PNG misalkan, bantuan traktor, tanaga ahli, dll

KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PPHP DALAM KERJASAMA DENGAN AUSTRALIA

1. Kebijakan dan langkah-langkah PPHP terkait dengan tepung Gandum.
a. Kebijakan: Penyerapan produk tepung lokal (antara lain tepung cassava) untuk komposit dengan trigu (sampai dengan 20 % tepung lokal) sebagai bahan pangan berbasis terigu.
b. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan:
- Mempercepat pengembangan industri tepung cassava (modified cassava flour)
- Diversifikasi pangan

2. Kebijakan dan langkah-langkah PPHP terkait dengan produk susu.
a. Kebijakan: Mendorong peningkatan produksi dan konsumsi susu segar
b. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan:
- Fasilitasi pengembangan industri pengolahan susu rakyat (Koperasi/Gapoktan)
- Fasilitasi pengembangan industri pakan ternak skala kecil pada Gapoktan/Koperasi.
- Peningkatan konsumsi susu segar melalui kampanye minum susu segar

3. Kebijakan dan langkah-langkah PPHP terkait dengan produk Herbal
a. Kebijakan : Mengembangkan industri dan pemasaran herbal baik di dalam negeri maupun ekspor.
b. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan:
- Pengembangan industri perdesaan berbasis herbal.
- Peningkatan promosi dan pemasaran (dalam negeri dan ekspor)

4. Kebijakan dan langkah-langkah PPHP terkait dengan Jagung.
a. Kebijakan: Swasembada berkelanjutan (sejak tahun 2006)
b. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan:
- Penguatan teknologi dan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan
- Pengembangan agroindustri perdesaan
- Pengembangan pasar

5. Kebijakan dan langkah-langkah PPHP terkait dengan Kedelai
a. Kebijakan: Swasembada tahun 2014
b. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan:
- Pengembangan penanganan pasca panen
- Pengembangan agroindustri perdesaan berbasis kedelai
- Pengembangan pemasaran di dalam negeri

6. Kebijakan dan langkah-langkah PPHP terkait dengan Daging Sapi
a. Kebijakan: Swasembada tahun 2014
b. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan:
- Pengembangan dan peningkatan kualitas RPH
- Pengembangan industri perdesaan pakan ternak
- Pengembangan industri perdesaan berbasis hasil ternak
- Pengembangan pemasaran di dalam negeri

7. Kebijakan dan langkah-langkah PPHP terkait dengan Kelapa sawit
a. Kebijakan: Mempertahankan pertumbuhan nilai ekspor dan penguatan industri hilir
b. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan:
- Pengembangan industri hilir sawit
- Pengembangan pemasaran di dalam negeri dan ekspor

8. Kebijakan dan langkah-langkah PPHP terkait dengan Karet
a. Kebijakan: Peningkatan mutu Bokar dan pengembangan industri hilir
b. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan:
- Penerapan GAP, GHP dan GMP
- Pengembangan industri perdesaan
- Pengembangan pemasaran

9. Kebijakan dan langkah-langkah PPHP terkait dengan Kakao
a. Kebijakan: Peningkatan ekspor dan pengembangan industri berbasis Kakao di dalam negeri
b. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan:
- Penerapan fermantasi biji kakao
- Pengembangan industri perdesaan
- Pengembangan pemasaran produk olahan

10. Kebijakan dan langkah-langkah PPHP terkait dengan Buah Tropika
a. Kebijakan: Peningkatan pasar buah tropika dan industri pengolahan buah
b. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan:
- Penerapan GAP, GHP dan GMP
- Pengembangan industri perdesaan
- Pengembangan pemasaran di dalam negeri dan ekspor

11. Kebijakan dan langkah-langkah PPHP terkait dengan Minyak Atsiri
a. Kebijakan: Peningkatan Ekspor dan pemasaran di dalam negeri
b. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan:
- Pengembangan industri perdesaan berbasis atsiri
- Pengembangan pemasaran dalam negeri dan ekspor.


KEBIJAKAN TEPUNG-TEPUNGAN

1. Kebutuhan gandum impor sebagai bahan untuk pembuatan tepung terigu setiap tahun meningkat. Pada tahun 2008 impor mencapai 5,6 juta ton. Pada tahun 2009 sebesar 5,037 juta ton (angka sementara). Australia merupakan Negara eksportir sebesar 2,258 juta ton ke Indonesia. Besarnya impor gandum tersebut mennunjukan ketergantungan Indonesia sangat besar, karena banyak usaha pangan yang menggunakan bahan baku terigu. Kondisis ini dikuatirkan ketahanan pangan nasional/kemandirian pangan nasional akan terganggu. Sebagai contoh beberapa kasus pada saat harga gandum tinggi menimbulkan gejolak masyarakat terutama pada usaha kecil menegah seperti usaha martabak, kue dan lain-lain yang berdampak kepada usaha lainnya.

2. Menyadari hal tersebut, beberapa langkah strategis telah dilakukan pemerintah antara lain menggalakan memanan gandum di wilayah-wilayah yang cocok seperti di Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Manggarai. Namun dari hasil produksi budidaya tersebut belum menunjukan seperti yang diharapkan. Disisi lain pemerintah juga menggalakkan penggunaan tepung lokal yang dihasilkan dari hasil pertanian lokal sperti dari tanaman singkong, ubi jalar, ganyong, sagu dan lain sebaginya

3. Dari produksi tanaman singkong pada tahun 2009 sebesar 22,37 juta ton, diperkirakan yang diolah menjadi tepung sekitar 4 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa peluang ubi kayu untuk mengisi pasar tepung cukup besar. Apalagi telah ditemukan teknologi rekayasa proses pembuatan tepung menyerupai tepung gandum. Tepung Mocaf (Modified Cassava Flour) dan tepung Bimo (Biologicaly Modified Flour) merupakan tepung fermentasi hasil rekayasa proses pembuatan tepung yang dapat mensubsitusi impor terigu. Untuk pengembangan tepung Macaf dan Bimo ini tentunya diperlukan upaya yang cukup serius sehingga masyarakat menjadi terbiasa. Beberapa langkah strategis perlu dilakukan antara lain edukasi pengenalan, pelatihan, promosi dan penguatan regulasi. Pada bulan November 2009 yang lalu pemerintah telah mencanangkan percepatan produksi tepung fermentasi yang nantinya akan mensubsitusi 20 % terigu dalam lima tahun kedepan (2010 – 2014)

4. Regulasi yang dibutuhkan untuk menjadikan Mocaf dan Bimo sebagai tepung andalan subsitusi impor gandung antara lain mengupayakan agar harga tepung mocaf/Bimo kompotitif dengan harga tepung gandum. Untuk itu beberapa kebijakan yang harus dilakukan :
a. Membatasi volume impor gandum
b. Merevisi SNI tepung gandum
Standar Nasional Indonesia yang berlaku sekarang perlu direvisi dengan memasukkan unsur local. Tepung gandung yang diperjual belikan harus sudah mengandung tepung lokal (Mocaf/Bimo) sebsar 10 – 20 % kecuali untuk bahan khusus yang ditentukan)
c. Kebijakan fiscal yang menguntungkan agar daya saing tepung lakal meningkat.



Artikel Lain

PERHITUNGAN ANALISA KELAYAKAN USAHA
Penggunaan: UPJA Mesin Perontog (Power Thresher)

Diasumsikan bahwa:

kg/jam
HP
tahun
jam/hari
hari/tahun
per orang
orang
%
kg

1. Biaya Tetap

2. Biaya Tidak Tetap

3. Benefit Cost Ratio

4. Break Event Point
ton/tahun
hektar/tahun
hektar/musim

5. Pay Back Period
tahun
tahun
×